Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Berita

Kumpulan Soal MOOC [PPPK Guru]

Post a Comment

 

pppk guru
Download Latihan 1 [DISINI]
Download Latihan 2 [DISINI]

1.       Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu;

a.       PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi

b.      PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak

c.       PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu

d.      PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat

 

2.       Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:

a.       Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi

b.      Sejauhmana potensi terhadap kerugian instansi atau negara

c.       Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik

d.      Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi

 

3.       Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:

a.       Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu

b.      Pengukuran dan analisis capaian kinerja

c.       Akuntabilitas keuangan

d.      Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

 

4.       Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:

a.       Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi

b.      Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional

c.       Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan

d.      Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya

 

5.       Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN. Hal

a.       Akuntabilitas kejujuran dan hukum

b.      Akuntabilitas proses

c.       Akuntabilitas kepercayaan

d.      Akuntabilitas program

 

6.       Nama Pahlawan Nasional “Otto Iskandar Dinataâ€� disebut juga sebagai :

a.       Si Manuk Dadali

b.      Si Jalak Harupat

c.       Si Jalak dari Bandung

d.      Si Burung Jalak

 

7.       Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya.…

a.       Sarekat lslam

b.      Budi Utomo

c.       Taman Siswa

d.      lndische parte

 

8.       Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita cita lndonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya.…

a.       Menolak kerjasama dengan pemerintah Belandaa

b.      Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

c.       Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah

d.      Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi lndonesia

 

 

9.       Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah…

a.       Relevansi

b.      Validitas

c.       Daya Guna

d.      Objektivitas

 

10.   Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah, adalah…A

a.       Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.

b.      Adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum

c.       Banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi

d.      Pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak popular

 

11.   Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah….

a.       Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand

b.      Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan

c.       Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami

d.      Hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan

 

12.   Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan.…

a.       Mengusulkan pembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi

b.      memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera

c.       memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia

d.      pembentukan organisasi wanita putri mardika

 

13.   Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut:

a.       Frederickson dan Hart

b.      Mc Donalds

c.       Collins Cobuild

d.      Gene Blocker

 

14.   Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan:

a.       Pelanggaran Etika Publik

b.      Penyimpangan Moral

c.       Pelanggaran Integritas

d.      Wujud perilaku beretika

 

15.   Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja anda adalah:

a.       Mendahulukan pelayanan masyarakat daripada kepentingan pribadi

b.      Menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi

c.       Hadir tepat waktu untuk menyelesaikan tugas di kantor

d.      Menegakkan hukum dan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku

 

16.   Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?

a.       Peraturan perundangan

b.      Kewenangan

c.       Kekuasaan

d.      Kepantasan sosial

 

17.   Menurut Catalano, etika sebenarnya dapat dipahami sebagai: 1.sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu 2.mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk 3.mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut.

a.       Hanya 1 dan 2 yang benar

b.      Hanya 1 dan 3 yang benar

c.       Hanya 2 dan 3 yang benar

d.      1, 2 dan 3 yang benar

 

18.   Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada:

a.       kita kekurangan hakim yang tidak baik dan kelebihan hakim yang baik

b.      kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik

c.       kita kelebihan hakim yang baik dan kekurangan hakim yang tidak baik

d.      kita kelebihan hakim yang tidak baik dan kekurangan hakim yang tidak baik

 

19.   Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dibuat lebih jelas dengan derajat pelanggaran dan sistem sanksi yang rinci. Berikut ketentuan hukuman atau sanksi yang paling tepat

a.       hukuman disiplin ringan bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 10%

b.      hukuman disiplin sedang bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 15%

c.       hukuman disiplin berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 25%

d.      hukuman disiplin sangat berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 30%

 

20.   Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, merupakan konsep dari :

a.       Mutu

b.      Kreativitas

c.       Efisien

d.      Inovatif

 

21.   Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut :

a.       Revolusioner

b.      Demesioner

c.       Evolusioner

d.      Temporer

 

22.   Complier adalah:

a.       Individu atau kelompok dimana pekerjaan utama dirancang untuk membantu mereka

b.      Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kinerja organisasi atau sistem pemerintah

c.       Subyek penegakkan, yaitu mereka yang harus mematuhi hukum dan peraturan, misalnya wajib pajak

d.      Individu atau kelompok lain dimana pekerjaan dirancang untuk memberi manfaat kepada mereka tetapi sifatnya tidak langsung kepada pelanggan utama

 

23.   Yang bukan merupakan pemicu terjadinya inovasi dari luar adalah :

a.       Pergeseran selera pasar

b.      Perkembangan ekonomi

c.       Pergeseran gaya hidup

d.      Dorongan melakukan perubahan

 

24.   Landasan pikir yang memungkinkan terjadinya sebuah inovasi adalah :

a.       Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis

b.      Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir dinamis

c.       Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir sinergis

d.      Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir populis

 

25.   Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya :

a.       Kualitas produk dan layanan yang prima

b.      Birokrasi yang bersih, berwibawa dan terhormat

c.       Iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi

d.      Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

 

26.   Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah:

a.       Jujur

b.      Peduli

c.       Simpati

d.      Mandiri

 

27.   Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah:

a.       Jujur, mandiri dan peduli

b.      Jujur, empati dan adil

c.       Jujur, tanggung jawab, sederhana

d.      Jujur, berani, kerja keras.

 

28.   Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk korupsi ini disebut:

a.       Kerugian keuangan negara

b.      Suap Menyuap

c.       Benturan kepentingan dalam jabatan

d.      Penggelapan dalam jabatan

 

29.   Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek, dikategorikan :

a.       Kerugian Keuangan Negara

b.      Perbuatan Curang

c.       Penyuapan

d.      Gratifikasi

 

30.   Menurut Robert Klitgaard Formula for Corruption adalah C = M + D – A yang merupakan akronim dari:

a.       Corruption/Korupsi (C); Menipu (M); Delegasi (D) dan Akuntabilitas

b.      Corruption/Korupsi (C), Monopoli (M), Diskcresi/Diskresi/ keleluasaan dan akuntabilitas ;

c.       Corruption/Korupsi (C); manipulasi (M), Diskriminasi (D) dan akuntabilitas

d.      Corruption/Korupsi (C); Monopoli (M), Diskriminasi (D) dan Apresiasi (A)

 

 

31.   Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi:

a.       Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga.

b.      Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas.

c.       Menghancurkan masa depan anak- anaknya.

d.      Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal.

 

32.   Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan:

a.       Manajemen ASN

b.      Seleksi ASN

c.       Profesi ASN

d.      Perjanjian Kerja ASN

 

33.   Sistem pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indikator dalam pelaksanaan promosi disebut dengan:

a.       Sistem merit

b.      Spoil system

c.       Sistem penilaian kinerja

d.      Sistem Kepangkatan

 

34.   Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit adalah:

a.       Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN

b.      Kompetensi, kualifikasi dan afiliasi politik ASN

c.       Gender, kompetensi dan kinerja ASN

d.      Kondisi kecacatan, kinerja dan kompetensi ASN

 

35.   Keuntungan diterapkannya sistem merit bagi organisasi dan pegawai antara lain, kecuali:

a.       Organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya

b.      Organisasi dapat menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien

c.       Mengakomodasi pertimbangan subjektif dalam penilaian seorang ASN

d.      Menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai

 

36.   Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu:

a.       Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

b.      Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional

c.       Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

d.      Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN

 

37.   Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah:

a.       Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah

b.      Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem merit dalam pengelolaan ASN

c.       Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

d.      Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi

 

38.   Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan:

a.       Analisis Jabatan dan Analisis Kebijakan

b.      Analisis Kebijakan dan Analisis Beban Kerja

c.       Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

d.      Analisis Kepegawaian dan Analisis Kebijakan

 

39.   Tujuan Whole-of-Government Accounts (WGA) sebagai salah satu bentuk WoG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan akun instansi di sektor publik adalah:

a.       Meningkatkan HDI index

b.      Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

c.       Menurunkan Pengangguran

d.      Mengurangi Defisit

 

40.   Dalam menjalankan amanah terkait dengan tugas pelayanan publik, berikut ini adalah beberapa jenis pelayanan yang diberikan, kecuali:

a.       Pelayanan atas barang

b.      Pelayanan atas jasa

c.       Pelayanan administratif

d.      Pelayanan Prima

 

41.   Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan:

a.       Peraturan Daerah (Perda)

b.      Peraturan Kepala Daerah

c.       Instruksi Kepala Daerah

d.      Keputusan Kepala Daerah

 

42.   Salah satu produk WoG yang dilakukan adalah WGA atau Whole-of-Government Accounts diperkenalkan oleh negara:

a.       Amerika Serikat

b.      Inggris

c.       Prancis

d.      Australia

 

43.   Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali:

a.       Chief Information Officer (CIO)

b.      Interoperabilitas sektor publik,

c.       Integrasi pelayanan online

d.      Portal masing-masing kementerian dan lembaga

 

44.   Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan mencapai target pembangunan nasional melaksanakan langkah strategis, yaitu:

a.       Evaluasi kinerja daerah

b.      Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah

c.       Pemeriksaan keuangan daerah

d.      Mendorong Kerjasama Daerah

 

45.   Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kecuali

a.       Kecukupan Anggaran

b.      Kualitas organisasi penyelenggara

c.       masyarakat

d.      Birokrat

 

46.   Berikut adalah definisi pelayanan publik, kecuali:

a.       segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat

b.      proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.

c.       kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan

d.      kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh swasta

 

47.   Apakah yang dimaksud dengan siklus pelayanan

a.       Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan

b.      peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati layanan yang diberikan

c.       Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pemberi layanan sewaktu memberikan layanan

d.      peristiwa yang dilalui pemberi layanan dan pelanggan

 

48.   Berikut adalah makna dari "service"menurut Christoper H Lovelock, kecuali:

a.       tidak berwujud

b.      berlangsung sesaat

c.       ada bentuk yang dapat dimiliki

d.      dapat dirasakan

 

49.   Pendekatan analisis yang digunakan dalam model pilihan public, salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow:

a.       Fisiologi

b.      Espitomologi

c.       Kekayaan diri

d.      motivasi

50.   Ketika birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan public memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, siapakah actor lain yang dapat berperan untuk menggantikan?

a.       Korporasi

b.      LSM

c.       Masyarakat Umum

d.      Universitas

 

 

 

 

    1. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah `

A.      Untuk meningkatkan Citra positif pimpinan untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan

B.       untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan

C.       untuk memenuhi kewajiban yang dimandatkan peraturan perundang-undangan

D.       untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat

2.    Suatu panduan atau pegangan Yang Harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik, merupakan pengertian dari..

A.      Etika pelayanan publik

B.      Etika pemerintahan

C.      Norma dasar PNS

D.      Hak dan kewajiban PNS

3. Contoh alat akuntabilitas individu PNS pada birokrasi yaitu. yaitu..

    1. Rencana strategis
    2. Dokumen struktur organisasi dan tata kerja instansi
    3. Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi
    4. Sasaran kerja pegawai

4. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP-D), menengah ( rencana Pembangunan Jangka menengah/rpjm-d), dan tahunan ( rencana kerja pemerintah/rkp-d), merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia pada aspek apa?

    1. Perencanaan strategis
    2. Alokasi anggaran
    3. Kontrak kinerja
    4. Laporan kinerja

5. Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Hal ini merupakan pendekatan akuntabilitas yang bersifat..

    1. Proaktif
    2. Konstruktif
    3. Partisipatif
    4. Inklusif

6.  akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,  merupakan jenis akuntabilitas apa?

    1. Akuntabilitas diagonal
    2. Akuntabilitas horizontal
    3. Akuntabilitas vertikal
    4. Akuntabilitas majemuk

7. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam..

    1. Kesetiaan kepada suku sendiri
    2. Kesetiaan kepada orang lain
    3. Kesetiaan rakyat kepada negara
    4. Kesetiaan kepada diri sendiri

8. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya

    1.  Sarekat Islam
    2. Budi Utomo
    3. Taman Siswa
    4. Indische Partij

9. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi artinya..

    1. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda
    2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
    3. Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
    4. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia

10. Dalam pemerintahan Indonesia dikenal adanya tiga lembaga yang mempunyai tugas berbeda-beda tidak dibedakan dengan nama trias politika titik inti dari politik trias politika besutan Van Deventer adalah..

    1. Pendidikan, pengairan, transmigrasi
    2. Mencerdaskan rakyat Indonesia
    3. Mengembangkan perdagangan
    4. Politik pintu terbuka

11. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila, merupakan perwujudan dari sila ke..

    1. 2.3.4.5
    2. 3.4.5
    3. 1.2.3.4
    4. 4.5

12. Berdasarkan modal inkremental pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah..

    1. Hasil kesepakatan antar elite politik menyerupai yang terjadi di Thailand
    2. Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
    3. Hasil dari pengamatan detail dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dalam menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami
    4. Hasil penilaian dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan

13. Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah

    1. The right man on the right job
    2. The right man on the wrong place
    3. The wrong man on the wrong place
    4. The wrong man on the right place

14. Public Servant Must be both moral Philosophers and moral activists, Which would require: First an understanding of, and belief in, Regime values, and second, a sens of extensive benevolence for the people of the Nation, merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayan publik dari..

    1.  frederickson dan hart
    2. Ricocur
    3. Imanuel kantz
    4. Collins cobuild

15. Paham idealisme etik mengatakan bahwa

    1. Pada dasarnya setiap manusia adalah baik namun suka hal-hal yang tidak baik
    2. Pada dasarnya setiap manusia adalah tidak baik namun juga hal-hal yang baik
    3.  pada dasarnya setiap manusia adalah tidak baik dan suka hal-hal yang tidak baik
    4. Pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik

16. The dicipline dialing with what is good and bad and with moral duty an obligation, merupakan definisi etika yang dikembangkan oleh.

    1. Ricocur
    2. Imanuel kantz
    3. Collins cobuild
    4. Weihrich dan koontz

17.salah satu asaz kode etik Administrasi Publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. hal ini memiliki makna sebagai berikut, kecuali

    1. Memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan
    2. Pengkajian tentang prioritas nilai
    3. Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak moral ( good ends never justify immoral means)
    4.  fokus pada capaian hasil bukan pada proses

18. Kekuasaan yang bersumber dari legitimasi etis memiliki landasan yang paling kuat berdasarkan alasan berikut ini: 1. Memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia, maka keabsahan penggunaan kekuasaan akan pasti terjamin jika sudah memenuhi kaidah-kaidah etis 2. Norma etika menjadi penopang dari berbagai Ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat 3.  etika tidak mendasarkan diri pada pandangan pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja

    1. Hanya 1 dan 2 yang benar
    2. Hanya 1 dan 3 yang benar
    3. Hanya 2 dan 3 yang benar
    4. 1,2 dan 3 benar

19. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali

    1. Ketidaktercapaian target kerja
    2. Pemborosan sumber daya
    3. Menurunkan kredibilitas organisasi
    4. Menimbulkan kerugian pada organisasi

20. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut, kecuali..

    1. Mengintegrasikan layanan
    2.  desentralisasi pelayanan
    3. Memanfaatkan kemitraan
    4. Mengoptimalkan sumber daya

21.  inovasi penting dalam membangun mutu layanan publik, karena inovasi dapat..

    1. Memberikan layanan yang cepat, murah dan lebih baik
    2. Meningkatkan kesejahteraan
    3. Meningkatkan kompetensi
    4. Meningkatkan Citra instansi

22.  Hal yang diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya adalah..

    1. Efektivitas
    2. Kinerja
    3. Efisiensi
    4. Produktivitas

23.  karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah..

    1. Ketercapaian target yang telah direncanakan
    2. Penghematan biaya dan waktu yang digunakan
    3. Perubahan terhadap produk yang dihasilkan
    4. Perubahan terhadap mindset pelanggan dalam mendapatkan pelayanan

24.  motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja, sama bersumber dari..

    1. Kompetensi, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan
    2. Kesadaran diri akan tanggung jawab, kompetensi, pengalaman dan kebutuhan
    3. Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang dan kebutuhan
    4.  kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman dan kebutuhan

25. Salah satu upaya untuk mengenali modality seseorang adalah melalui pergerakan bola mata. Gerakan bola mata ada yang ke atas, ke bawah dan rata kiri dan kanan. Pergerakan bola mata ke atas menunjukkan modality:

    1. Visual ( penglihatan)
    2. Kinestetik (mengalami)
    3. Auditory (pendengaran)
    4. Multimodality

26. Peran Tunas integritas untuk membangun sistem integritas atau lingkungan yang dapat membuat semakin banyak orang yang berintegritas antara lain melalui cara-cara berikut, kecuali..

    1. Melalui Pelemahan terhadap Wow effect korupsi
    2. Melalui penguatan wow effect integritas
    3. Melalui peningkatan besaran gaji dan tunjangan
    4. Mengupayakan Wow effect integritas lebih besar daripada Wow effect korupsi

27.  terdapat 3 (tiga) Aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi aspek-aspek tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini kecuali..

    1. Koruptor menggoda Biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem
    2. Urutan menggoda Biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia
    3. Koruptor menggoda saat melakukan pekerjaan pada jam kerja di kantor
    4. Corthon menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya diluar perkiraan ( Wow effect)

28.  dengan menyadari sepenuh hati dampak korupsi,  seseorang diharapkan:

    1. Memahami arti pentingnya korupsi bagi kelanjutan sebuah bangsa
    2. Menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi karena akan berakibat kehancuran
    3. Mengurangi tingkat korupsi pada suatu organisasi
    4. Membangun sistem anti korupsi

29.  dari pernyataan dibawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability:

    1. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, kemudian niat baik akan mendorong untuk menghasilkan visi dan misi yang baik dan diterjemahkan menjadi usaha dan hasil terbaik
    2. Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik, terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layanan publik nya masih jelek dan tingkat korupsinya masih tinggi
    3. Spiritual accountability akan membuat manusia untuk selalu ingat pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidupnya harus dipertanggungjawabkan
    4. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya

30.  harga-harga infrastruktur akan jauh lebih tinggi.  inilah Salah satu dampak dari korupsi.  hal ini dikemukakan oleh:

    1. depken and lafountain
    2. Golden and picci
    3. Gupta, davoodi, and Alonso- terme
    4. Paolo Mauro

31. Dalam proses pengadaan PPPK terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut, kecuali:

    1.  pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan pejabat Pembina kepegawaian
    2. PPPK dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS
    3. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun
    4. Masa perjanjian kerja Dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja

32. Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi disebut dengan

    1. Sistem informasi ASN
    2. Sistem penilaian kinerja
    3. Sistem pengembangan kompetensi
    4. Sistem database

33.  yang bukan termasuk jabatan pimpinan tinggi dalam PNS yaitu:

    1. Jabatan pimpinan tinggi utama
    2. Jabatan pimpinan tinggi Madya
    3. Jabatan pimpinan tinggi muda
    4. Jabatan pimpinan tinggi Pratama

34. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas non diskriminatif, yaitu..

    1. Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia
    2. Penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN
    3. Penyelenggaraan manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan
    4. Pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan persamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN

35.  Berikut ini merupakan aturan terkait dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS, kecuali:

    1. Tetap dapat diberikan kepada PNS yang diberhentikan secara tidak hormat
    2. Dapat diberikan kepada PNS yang mengajukan pensiun dini dengan usia dan masa kerja tertentu
    3. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan
    4. Diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS v

36. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri antara lain karena:

    1. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana
    2.  tidak Cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati
    3. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
    4. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

37.  pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan mengikuti beberapa aturan seperti berikut antara lain:

    1. Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif
    2. Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah tertentu tidak dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia walaupun memiliki kompetensi yang sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
    3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian tanpa terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah
    4.  panitia seleksi menjalankan tugasnya untuk sebagian proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian

38. Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara:

    1. kontinental
    2. Persemakmuran
    3. Anglo saxon
    4. Federasi

39. Ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan system diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik…

    1. Barack Obama
    2. Toni Blair
    3. Angella merkel
    4. Kevin rudd

40.  pendekatan Whole of government di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma..

    1. Old public administration
    2.  good public management
    3. New public management
    4. New public services

41. Di Australia, WoG dimotori oleh Australia public service (APS) dalam laporannya berjudul..

    1. Connecting government
    2. Joint up government
    3. Integrated government
    4. Good Government

42. Kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan, adalah..

    1. Bentuk-bentuk WoG
    2. Tujuan wog
    3. Prinsip-prinsip wog
    4. Langkah-langkah WoG

43. Pendekatan wog dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat, secara kontinue mulai dari yang partial (soft) sampai dengan penuh (full) adalah sebagai berikut:

    1. Koordinasi, integrasi, kedekatan dan pelibatan
    2. Koordinasi, kedekatan dan pelibatan, integrasi
    3. Integrasi, kedekatan dan pelibatan, koordinasi
    4. Kedekatan dan pelibatan, koordinasi, integrasi

44.  kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali:

    1. Chief information officer (CIO)
    2. Interoperabilitas sektor publik
    3. Integrasi pelayanan online
    4. Portal masing-masing kementerian dan lembaga

45.  manakah yang termasuk barang publik?

    1. Jalan tol
    2. Fasilitas bandara
    3. Hasil hutan
    4.  udara bersih

46. Berikut adalah karakteristik dari barang/jasa publik yang murni, kecuali:

    1. Free Rider problem
    2. Non-rivalry
    3. Cara konsumsi yang non kolektif
    4. Non excludable

47.  pada paradigma apakah yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan public?

    1. Old public administration
    2. New public administration
    3.  new public management
    4. Governance

48.  Apakah yang dimaksud dengan barang/jasa publik:

    1. Barang/jasa yang memiliki rivalitas yang rendah
    2. Barang/ jasa yang memiliki rivalitas yang tinggi
    3. Barang/jasa yang memiliki ekskludabilitas yang tinggi
    4. Barang baris miring jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang tinggi

49.  manakah yang merupakan ciri-ciri dari pelayanan privat:

    1. Sifatnya barang publik atau semi publik dan memiliki eksternalitas
    2. Merupakan tanggung jawab
    3. Lembaga penyelenggaranya adalah instansi pemerintah dan non-pemerintah
    4. Sumber pembiayaannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan, hasil penjualan dan user free

50. Berikut adalah ciri-ciri sector nonprofit, kecuali:

    1. Bertanggung jawab kepada elektorat dan proses politik
    2. Tradisi kontrol Manajemennya ketat
    3. Ada batasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategi yang mereka susun
    4.  sektor ini lebih  tergantung kepada  Client untuk mendapatkan sumber daya finansialnya

 

1.       Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi jawa tengah mengevaluasi kebijakan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat  dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan public yang dipakai DPRD tersebut adalah

a.       Relevasi

b.      Validitas

c.       Daya guna

d.      Objektivitas

 

2.       System pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indicator dalam pelaksanaan promosi di sebut dengan

a.       System merit

b.      Spoil system

c.       System penilaian kinerja

d.      System kepangkatan

 

3.       Tujuan Whole of Government Accounts (WGA) sebagai salah satu bentuk WoG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan akun instansi di sector public adalah :

a.       Meningkatkan HDI Index

b.      Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

c.       Menurunkan Pengangguran

d.      Mengurangi deficit

 

4.       Dalam menjalankan amanah terkait dengan tugas pelayanan public, berikut ini adalah beberapa jenis pelayanan yang diberikan, kecuali

a.       Pelayanan atas barang

b.      Pelayanan atas jasa

c.       Pelayanan administrative

d.      Pelayanan prima

 

5.       Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan public untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan :

a.       Peraturan Daerah (PERDA)

b.      Peraturan Kepala Daerah

c.       Instruksi Kepala Daerah

d.      Keputusan Kepala Daerah

 

6.       Kementrian atau Lembaga pemerintah nonkementrian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan pemerintahan mencapai target pembangunann nasional melaksanakan Langkah strategis, yaitu:

a.       Evaluasi kinerja daerah

b.      Sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah

c.       Pemeriksaan keuangan daerah

d.      Mendorong Kerjasama daerah

 

7.       Berikut adalah makna dari “service” menurut Christoper H Lovelock, kecuali:

a.       Tidak berwujud

b.      Berlangsung sesaat

c.       Ada bentuk yang dapat dimiliki

d.      Dapat disarasakan

 

8.       Berikut adalah definisi pelayanan public, kecuali:

a.       Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat

b.      Proses bantuan kepada org lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan

c.       Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/pelayanan administrative yang di sediakan.

d.      Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ pelayanan administratif yang disediakan oleh swasta

 

9.       Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali:

a.       Chef information officer (CIO)

b.      Interoperabilitas sector public

c.       Integrasi pelayanan online

d.      Portal masing masing kementrian dan Lembaga

 

10.   Keuntungan diterapkannya system merit bagi organisasi dan pegawai antara lain, kecuali:

a.       Organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya

b.      Organisasi dapat menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien

c.       Mengakomodasi pertimbangan subjektif dalam penilaian seorang ASN

d.      Menjalin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai

 

11.   Berdasarkan model incremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan public dalam menciptakan kebijakan adalah:

a.       Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand

b.      Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademis akan kebijakan

c.       Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerinah RI dikala Menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami

d.      Hasil penilaian dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan public yang telah dilaksanakan

1.       Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali

A.      Bertanggung jawab

B.      Opurtunis

C.      Adil

D.      Inovatif

2.       Tujuan utama dari akuntabilitas adalah.

A.      Untuk meningkatkan citra positif pimpnan

B.      Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan

C.      Untuk memenuhi yang dimandatkan peraturan perundang-undang

D.      Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat

3.       PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan menganalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali

A.      Mengededepankan kepentingan publik

B.      Integritas

C.      Prinsip imparsial

D.      Intoleransi keberagaman

4.       Alat akuntabilitas birokrasi di indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali

A.      Perencanaan strategis

B.      Alokasi anggaran

C.      Kontrak kinerja

D.      Laporan kinerja

5.       Responsibilitas terbagi dua aspek, yaitu

A.      Responsibilitas perseorangan dan stake holder

B.      Responsibilitas dan stakeholder

C.      Responsibilitas perseorangan dan institusi

D.      Responsibilitas stake holder dan publik

6. contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu

A.   Laporan perencanaan instansi pemerintah

B.       Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah

C.    Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah

D.    laporan kinerja instansi pemerintah 

7. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya

A.   Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda

B.    Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

C.     melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah

D.    mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia

8.  nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam

A.   Kesetiaan kepada suku sendiri

B.     kesetiaan kepada orang lain 

C.     kesetiaan rakyat kepada negara 

D.   Kesetiaan kepada diri sendiri

9. Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah

A.   Pengaruh pendidikan Barat

B.     gerakan nasionalisme India

C.     kemenangan Jepang atas Rusia 

D.    penderitaan akibat penjajah 

10.  penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan 

A.   Melahirkan politik balas budi penjajah

B.    Menyulitkan persatuan bangsa

C.     memengaruhi timbulnya pergerakan nasional

D.   Menggugah semangat penjajah

11. Suatu perkumpulan pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).  yang bukan merupakan tujuan dari PNI adalah..

A.    bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka

B.    Bidang ekonomi dan sosial memajukan pendidikan

C.     menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif

D.   Menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri

12.  walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik ,  tetapi pada masa tahun  1915 organisasi ini mulai terjun dalam Kancah  politik melalui tindakan..

A.    memajukan pendidikan bagi kaum Bumiputera 

B.     pembentukan organisasi wanita Putri Mardika 

C.    Mengusulkan pembentukan volksraad ( dewan rakyat) bagi pribumi

D.    memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia

13. Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai Anti Korupsi adalah..

A.   Jujur, Mandiri dan peduli

B.     jujur,  empati dan adil

C.    Jujur, tanggung jawab, sederhana

D.    jujur, berani, kerja keras 

14. Dalam UU No 31 tahun 1999, UU No21 itu tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk jenis korupsi. Menyelewengkan penggunaan keuangan negara karena jabatan yang disandangnya, Dikategorikan..

A.   Gratifikasi

B.    Pemerasan

C.    Suap menyuap

D.    penggelapan dalam jabatan

15.  dalam UU 31 tahun 1999, jo UU No 21 Tahun 2001,  Jelaskan bentuk-bentuk/Jenis korupsi. memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai..

A.    pemerasan

B.    Gratifikasi

C.    Benturan kepentingan dalam pengadaan

D.   Perbuatan curang

16.  Pemberian hadiah kepada penyelenggara negara,  dengan maksud tertentu,  dikatakan ..

A.   Penyuapan

B.    Penggelapan

C.    Pemerasan

D.   Gratifikasi

17.  ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang.  salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri ( auto sugesti) atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut..

A.   Simbolisasi

B.    Change belief

C.    Dis asosiasi

D.   Masaura

18. Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama,  yaitu merusak reputasi..

A.   Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga.

B.    Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas.

C.    Menghancurkan masa depan anak-anak

D.   Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal

19.  berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, kecuali

A.   Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B.    Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi

C.    Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

D.   Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

20. Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah…

A.   The right man on the right job

B.    The right man on the wrong place

C.    The wrong man on the wrong place

D.   The wrong man on the right place

21.  tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pejabat publik untuk segera merealisasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik ( good governance). Kata good governance mengandung makna sebagai berikut, kecuali..

A.   Materialitas

B.     nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial

C.    Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebut

D.   The exercise of political, Economic, and administrative authority to manage a country affairs at levels of Society

22. Dimensi etika publik yang paling tepat meliputi..

A.   Dimensi kuantitas pelayanan, dimensi ekuitas, dan dimensi tindakan nyata.

B.     dimensi kepatuhan, dimensi pengendalian, dan dimensi kinerja 

C.    Dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dan dimensi ekonomis

D.   Dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas

23.  azas etika politik masyarakat agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan..

A.   Norma etika maupun norma hukum

B.    Norma Susila dan norma kesantunan

C.    Norma adat dan kebiasaan

D.   Norma moral dan norma spiritual

24.  dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki  legitimasi Yang kuat. pernyataan ini mengandung makna…

A.   Kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan

B.    Kekuatan pemilik kekuasaan

C.    Keberanian yang memegang kekuasaan

D.   Keandalan dalam melaksanakan kekuasaan

25. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali

A.   Ketidaktercapaian target kerja

B.    Pemborosan sumber daya

C.    Menurunkan kredibilitas organisasi

D.   Menimbulkan kerugian pada organisasi

26. Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut

A.   Revolusioner

B.    Demisioner

C.    Evolusioner 

D.   Temporer

27.  yang dapat menentukan tingkat produktivitas suatu organisasi, diantaranya 

A.   Kepekaan dan kecakapan

B.    Semangat dan perjuangan

C.    Motivasi dan kemampuan

D.   Kerja keras dan kerja cerdas

28. Dibawah ini merupakan fungsi dari mutu, kecuali

A.   Salah satu standar yang menjadi dasar mengukur capaian hasil kerja

B.    Sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan

C.    Alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya

D.   Nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan

29. Yang bukan merupakan strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, adalah…

A.   Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu

B.     membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu 

C.    Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban

D.    meningkatkan produktivitas organisasi

30. Alat pemastian mutu pelanggan terdiri dari

A.   Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman

B.    Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman

C.    Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman

D.   Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman

31. Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional disebut dengan..

A.   Pppk

B.    PNS

C.    ASN

D.   Honorer

32. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat pegawai ASN menghadapi berbagai tantangan seperti berikut, kecuali..

A.   Tuntutan untuk meningkatkan profesionalitas

B.    Bersih bebas dari KKN

C.    Persaingan yang tinggi di tingkat Internasional

D.   Mudahnya aksebilitas pegawai

33. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan

A.   Kebijakan publik

B.    Pelayanan publik

C.    Standar pelayanan

D.   Standar operasional prosedur

34. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu

A.   Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

B.    Pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada suatu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional

C.     pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

D.   Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN

35. Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah..

A.   Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah

B.    Memberikan pertimbangan kepada Presiden dan penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat Pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN

C.    Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

D.   Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi

36. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan..

A.   Analisis jabatan dan analisis kebijakan

B.    Analisis kebijakan dan analisis beban kerja

C.    Analisis jabatan dan analisis beban kerja

D.   Analisis kepegawaian dan analisis kebijakan

37. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dengan lama berkembang terutama di negara-negara..

A.    Continental

B.    Persemakmuran

C.    Anglo saxon

D.   Federasi

38.  kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari skor integritas dengan karakteristik berikut ini, kecuali

A.   Tidak adanya suap

B.    Tersedianya standar operating prosedur (SOP)

C.    Kemudahan masyarakat melakukan pengaduan

D.   Tersedianya Pagu anggaran

39. Pelayanan melalui kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut dengan..

A.   Pelayanan yang bersifat administratif

B.    Pelayanan jasa

C.    Pelayanan barang

D.   Pelayanan regulative

40.  di Australia, WOG dimotori oleh Australia publik service (APS) dalam laporannya berjudul

A.   Connecting government

B.    Join up government

C.    Integrated government

D.   Good governance

41. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali..

A.   Chief information officer (CIO)

B.    Interoperabilitas sektor publik

C.    Integrasi pelayanan online

D.   Portal masing-masing kementerian dan lembaga

42.  pemerintah ditingkat pusat maupun sektor banyak menerbitkan aturan berupa regulasi dan kebijakan,  bentuk regulasi paling banyak diterbitkan adalah…

A.   Peraturan pemerintah

B.    Peraturan Presiden

C.    Peraturan Menteri

D.   Peraturan pemerintah pengganti UU

43.  Apakah yang dimaksud dengan prinsip tender loving care 

A.   Memperlakukan orang lain/pelanggan sebagaimana ingin diperlakukan

B.    Memberikan pelayanan dengan cepat

C.     memberikan pelayanan dengan ramah 

D.   Memberikan pelayanan dengan tepat waktu

44.  terdapat banyak sekali manfaat etiket bagi pegawai ASN, berikut adalah beberapa manfaat etiket, kecuali 

A.   Memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang

B.    Pandai membaca situasi

C.    Mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain

D.   Membuat terlalu percaya diri

45. Apakah istilah lain dari parkinsonian birokrasi

A.   Patologi birokrasi

B.    Masalah birokrasi

C.    Penggelembungan birokrasi

D.   Red tape

46.  disebut dengan Apakah problem yang menjerat birokrasi 

A.   Patologi birokrasi

B.    Masalah birokrasi

C.    Penggelembungan birokrasi

D.   Red tape

47. Pendekatan analisis yang di gunakan dalam model pilihan publik salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow..

A.   Fisiologi

B.    Epistemologi

C.    Kekayaan diri

D.   Motivasi

48.  ketika birokrasi Sebagai penyelenggara pelayanan publik Memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan,  Siapakah aktor lain yang dapat berperan untuk menggantikan?

A.    korporasi 

B.    LSMA

C.    Masyarakat umum

D.   Universitas

49. Berikut adalah ciri-ciri penting yang membedakan antara sektor publik dan sektor swasta, kecuali..

A.   Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas

B.    Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam

C.     sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik

D.    sektor publik kurang mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu keadilan dan kejujuran 

50.  sesuatu yang berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan disebut…

A.   Input

B.    Output

C.    Proses

D.   Outcome

  

Post a Comment for "Kumpulan Soal MOOC [PPPK Guru]"